REVISI - MAKALAH MASAILUL FIQHIYYAH tentang PENCATATAN PERNIKAHAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan  untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1]

Karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau di aktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.[2]  Walaupun Al Quran telah menganjurkan pencatatan transaksi muamalah dalam keadaan tertentu.

Telah begitu banyak permasalahan yang muncul ke permukaan akibat tidak terakomodirnya hukum pencatatan nikah dalam fiqh. Oleh karenanya, hemat pemakalah penting untuk mengkaji permasalahan ini.

Permasalahannya adanya regulasi pencatatan perkawinan ini telah menimbulkan perdebatan tersendiri, mengenai dimana ia harus ditempatkan posisinya. Apakah pencatatan perkawinan ini termasuk syarat sah (rukun) ataukah hanya sebagai syarat administratif saja. Kesalahan dalam menempatkan posisi hukum pencatatan perkawinan ini akan menimbulkan akibat hukum tersendiri.

B.       Masalah

a)      Identifikasi Masalah

Walaupun ketentuan hukum perkawinan diatur secara jelas dan rinci di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, akan tetapi kita tidak bisa menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan di dalam kedua sumber utama hukum Islam tersebut, bahkan dalam kitab-kitab fiqh klasik yang pada umumnya dikarang oleh mujtahid-mujtahid yang datang kemudian setelah periode sahabat dan tabi’in, kita juga tidak menemukan pembahasan yang berkaitan dengan ketentuan hukum tentang pencatatan perkawinan. Seakan pembahasan mengenai pencatatan perkawinan merupakan aspek yang terlupakan untuk dibahas di dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut, bahkan dalam kitab-kitab fiqh yang datang kemudian pun tidak ditemukan pembahasan tentang pencatatan perkawinan.

Kondisi ini barangkali disebabkan karena pada masa Sahabat dan Tabiin dimana wilayah kekuasaan Islam belum begitu luas, jumlah populasi penduduk muslim masih sangat kecil, akses informasi dan transportasi masih sangat sederhana, karena itu untuk mengetahui dan meyakini adanya sebuah perkawinan cukup dengan mengadakan walimah, maka semua orang bisa mengetahui adanya sebuah perkawinan.

Sementara saat ini kondisi sudah sangat jauh berbeda, wilayah negara-negara Islam sudah tersebar dari Timur sampai ke Barat, jumlah populasi penduduk muslim sudah lebih 1 milyar jiwa dan akses transportasi sudah semakin canggih yang memudahkan siapa saja untuk pergi ke mana saja. Andaikata seseorang yang sudah menikah di suatu tempat kemudian pergi ke tempat lain dan di sana dia ingin menikah lagi, jika perkawinan pertamanya tidak tercatat, maka di tempat yang dia tuju dia cukup mengaku belum menikah, maka dia dengan mudah dapat melakukan pernikahannya yang kedua atau pernikahan yang selanjutnya. Jika yang melakukan hal itu adalah seorang laki-laki yang sudah menikah, persoalan hukum masih ada jalan keluarnya.[3]

Permasalahan yang muncul mengenai pencatatan nikah ini memang menjadi perdebatan yang seru, kita ketahui bersama kendati tidak ada dalam islam yang secara pasti membahas masalah itu akan tetapi di Indonesia kita kenal adanya undang-undang perkawinan yang secara pasti mewajibkan pencatatan nikah. Oleh karenanya, hemat penulis perlu dicari terkait hukum pencatatan nikah melalui ijtihad yang akan penulis bahas.

b)     Pembatasan Masalah

Adapun dalam pembahasan nanti, penulis akan membatasi batasan pembahasan agar nantinya pembahasan tidak melebar dan tetap fokus pada pembahasan. Yakni mengenai hukum pencatatan yang nantinya membahas terkait deskripsi permasalahan, manhaj yang digunakan dalam ijtihad, dan istinbath hukumnya. Agar nanti bisa ditemukan sebuah kesimpulan akhir tentang pencatatan nikah ini.

c)      Rumusan Masalah

Dari identifikasi serta pembatasan masalah di atas, maka penulis menentuka rumusan dari permasalahan di atas, yakni:

·         Bagaimana hukum pencatatan pernikahan dalam Islam?

C.      Tujuan

Harapannya dalam penulisan makalah ini, agar nantinya permasalahan yang sudah dipaparkan di atas bisa mendapat titik terang dengan ditemukannya hukum dari pencatatan nikah menurut pandangan hukum islam. Serta untuk memenuhi tugas mata kuliah Masail Al-Fiqhiyyah.

D.      Kegunaan

Sedangkan kegunaan makalah ini yaitu untuk menambah wawasan bagi pembaca serta bisa menjadi pertimbangan hukum ataupun pedoman bagi penikmat makalah ini.

E.       Data

Data yang digunakan dalam penulisan makalah ini berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan pencatatan nikah yang merupakan sumber dari permasalahan yang dibahas, kemudian kitab ushul fiqh yang nantinya digunakan untuk memilih manhaj serta ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan pembahasan makalah ini. Tak luput juga buku-buku yang mendukung dalam melengkapi isi makalah ini.

BAB II

DESKRIPSI

1.    Pengertian

Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Yang kemudian bisa disebut dengan akta nikah yaitu suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berkaitan dengan perkawinan/pernikahan.[4]

2.    Sejarah pencatatan nikah

Dalam kajian hukum Islam tidak dikenal istilah pencatatan perkawinan. Pada masa lampau Bayyinah Syariyah cukup dengan saksi serta walimah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia percatatan perkawina telah di atur dalam UU No 2 tahun 1946, UU No 1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan RUU Hukum Terapan peradilan Agama bidang Perkawinan.[5]

3.    Tujuan pencatatan nikah

3.1.Pegawai pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi di sini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar, ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, jika diketahui ada pemalsuan identitas, memakai wali yang tidak berhak, masih terikat perkawinan dengan lelaki/wanita lain, beda agama, atau adanya halangan perkawinan, maka pegawai Pencatat Nikah harus menolak menikahkan mereka.

3.2.Dapat membatalkan perkawinan (melalui proses pengadilan), apabila dikemudian hari diketahui -setelah berlangsungnya perkawinan- bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan (misalnya, istri masih terikat perkawinan dengan suami yang sebelumnya atau masih dalam masa iddah). Dengan adanya pencatatan, maka pernikahan secara hukum agama maupun negara menjadi sah.

3.3.Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak (terutama pemgaian harta waris, pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi istri jika ingin menggugat suami atau sebaliknya). Pencatatan berfungsi sebagai perlindungan bagi istri/suami.

4.    Manfaat Pencatatan Nikah

Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan:

a.       Mendapat perlindungan hukum

Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

b.      Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

c.        Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

d.      Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

BAB III

ISTIHSAN

1.        Pengertian

Secara etimologi, istihsan berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu” tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Ushul Fiqih dalam mempergunakan lafal istihsan.[6] Adapun pengertian istihsan menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf.

هو عدول المجتهد عن قياس جلى الى مقتصنى قياس خفى او عن حكم كلى الى [7]حكم استسنائي انقدع فى اقله رجع لديه هذ العدول

  “Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya istisna’i (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.”

Dari pengertian tersebut jelas bahwa istihsan ada dua, yaitu sebagai berikut:

a.    Menguatkan Qiyas Khafi atas qiyas jali dengan dalil.

b.    Pengecualian sebagai hukum kulli dengan dalil.

Definisi istihsan Menurut imam Abu Al Hasan al Karkhi ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpanagan itu.

Definisi istihsan menurut Ibnul Araby ialah memilih meninggalkan dalil, mengambil ruksah dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu berlawanan dengan dalil yang lain pada sebagian kasus tertentu.

Sementara itu, ibnu anbary, ahli fiqih dari madhab Maliky memberi definisi istihsan bahwa istihsan adalah memilih menggunakan maslahat juziyyah yang berlawanan dengan qiyas kully.[8] Istihsan merupakan sumber hukum yang banyak dalam terminology dan istinbath hukum oleh dua imam madhab, yaitu imam Malik dan imam Abu Hanifah. Tapi pada dasarnya imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan dalil qiyas selama masih dipandang tepat.[9]

Dari berbagai definisi diatas, dapat difahami bahwa pada hakikatnya istihsan itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

Dengan demikian, Istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan  khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

2.        Dasar Hukum Istihsan

Para ulama yang mempertahankan istihsan mengambil dalil dari al-Qur’an dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif (lafal yang seakar dengan istihsan) seperti Firman Allah Swt dalam surah Al-Zumar: 18

tûïÏ%©!$# tbqãèÏJtFó¡o„ tAöqs)ø9$# tbqãèÎ6­Fu‹sù ÿ¼çmuZ|¡ômr& 4 y7Í´¯»s9'ré& tûïÏ%©!$# ãNßg1y‰yd ª!$# ( y7Í´¯»s9'ré&ur öNèd (#qä9'ré& É=»t7ø9F{$# ÇÊÑÈ  

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (QS. Az-Zumar: 18)

Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambaNya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.

(#þqãèÎ7¨?$#ur z`|¡ômr& !$tB tAÌ“Ré& Nä3ø‹s9Î) `ÏiB Nà6În/§‘ `ÏiB È@ö6s% br& ãNà6u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yèø9$# ZptGøót/ óOçFRr&ur Ÿw šcrããèô±n@ ÇÎÎÈ  

Artinya: “Dan turutlah (pimpinan) yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”….(QS. Az-Zumar :55)

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah hujjah.

Hadits Nabi saw:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya:“Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik dan apa-apa yang dipandang sesuatu yang buruk, maka disisi Allah adalah buruk pula”.

Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal-sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan kehujjahan Istihsan.

Yang berpegang dengan dalil istihsan ialah Madzhab Hanafi, menurut mereka istihsan sebenarnya semacam qiyas, yaitu memenangkan qiyas khafi atas qiyas jali atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu kepentingan yang membolehkannya. Menurut mereka jika dibolehkan menetapkan hukum berdasarkan qiyas jali atau maslahat mursalah, tentulah melakukan istihsan karena kedua hal itu pada hakekatnya adalah sama, hanya namanya saja yang berlainan. Disamping Madzhab Hanafi, golongan lain yang menggunakan istihsan ialah sebagian Madzhab Maliki dan sebagian Madzhab Hambali.

Yang menentang istihsan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah ialah Madzhab Syafi’i. Istihsan menurut mereka adalah menetapkan hukum syara’ berdasarkan keinginan hawa nafsu. Imam Syafi’i berkata: “Siapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara’ berdasarkan keinginan hawa nafsunya, sedang yang berhak menetapkan hukum syara’ hanyalah Allah SWT.” Dalam buku Risalah Ushuliyah karangan beliau, dinyatakan: “Perumpamaan orang yang melakukan istihsan adalah seperti orang yang melakukan shalat yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah Ka’bah, tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat syara’ untuk menentukan arah Ka’bah itu.”

Jika diperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan kedua pendapat itu serta pengertian istihsan menurut mereka masing-masing, akan jelas bahwa istihsan menurut pendapat Madzhab Hanafi berbeda dari istihsan menurut pendapat Madzhab Syafi’i. Menurut Madzhab Hanafi istihsan itu semacam qiyas, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut Madzhab Syafi’i, istihsan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak. Seandainya istihsan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu asy-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwâfaqât menyatakan: “orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannyya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan syara’ dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara’ yang umum”.

3.        Pembagian Istihsan

Ulama Hanafiah membagi Istihsan kepada enam macam. Sebagaimana di jelaskan oleh al-Syatibi,[10] yaitu:

a.    Istihsan bil an-Nash (Istihsan berdasarkan ayat atau hadits).

Yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nash al-kitab dan sunnah.

b.    Istihsan bi al-Ijma (istihsan yang didasarkan kepada ijma).

Yaitu meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan manusia, yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.[11]

c.    Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi (Istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi).

Yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.[12]

d.   Istihsan bi al-maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan).

Misalnya kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk di diagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatanorang itu, maka menurut kaidah istihsan seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

e.    Istihsan bi al-Urf  ( Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).

 Yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, karena adanya Urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum dan pakaiannya.

f.     Istihsan bi al-Dharurah (istihsan berdasarkan dharurah).

Yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi dhorurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.

BAB IV

ISTINBATH

Istilah pencatatan perkawinan tidak dijumpai pada masa Nabi Muhammad SAW., pada masa Sahabat Nabi maupun masa para Imam Mujtahid. Ketika itu pencatatan nikah tidak diperlukan, karena hati dan keimanan umat pada zaman itu sudah cukup untuk menjaga kelestarian hubungan suami-istri tanpa harus dipaksa dengan adanya surat nikah, mereka bisa saling menjaga hak-hak suami istri secara syar'i. Hal itu menjadi nash berkaitan tentang pencatatan nikah ini, karena merupakan hadist fi’li  yang notabene adalah tindakan Nabi dahulu yang meniadakan pencatatan dalam pernikahan.

Sekalipun pencatatan perkawinan dan akta perkawinan itu penting akan tetapi pada awalnya hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan  perkawinan secara konkrit. Dari unsur-unsur dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/fiqh seperti sudah disebutkan, tidak disebut adanya pencatatan perkawinan sebagai rukun atau syarat perkawinan. Pada zaman Nabi dan sahabat tidak pernah perkawinan dicatat dan kepada para pihak diberikan akta nikah. Perkawinan dipandang  sah asal sudah memenuhi unsure dan syarat-syaratnya.

Ada beberapa kemungkinan mengapa fiqh tidak memberi perhatian yang serius terhadap pencatatan perkawinan dan pada masa Nabi ataupun masa sesudahnya tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan sekalipun al-Qur’an menganjurkan ntuk mencatat transaksi muamalah:

1.    Ada larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an sehingga budaya tulis  kurang berkembang dibanding dengan budaya oral (hafalan).

2.    Umat Islam pada masa itu sangat mengandalkan hafalan/ingatan, Untuk mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukan hal yang sulit untuk dilakukan.

3.    Adanya tradisi i’lanun nikah  antara lain melalui media walimah al-ursy. Nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah al-‘urs walaupun hanya menyembelih seekor kambing. I’lanun nikah dan walimah perkawinan merupakan penyaksian telah terjadinya perkawinan, di samping adanya saksi khusus pada waktu pelaksanaan ijab qabul.

4.    Ada kesan bahwa  perkawinan yang dilakukan pada awal-awal Islam, domisili calon suami dan calon isteri berada dalam wilayah yang sama, belum terjadi perkawinan antar wilayah negara yang berbeda, sehingga alat bukti selain saksi belum dibutuhkan.

Dengan alasan-alasan seperti di atas maka pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting pada waktu itu.  Sesuai dengan perkembangan zaman, telah terjadi pergeseran-pergeseran dan perubahan. Di antaranya pergeseran dari budaya lisan kepada budaya baca tulis yang merupakan ciri masyarakat modern. Hal demikian membawa implikasi  bahwa peristiwa-peristiwa penting  didokumentasikan dalam bentuk tertulis (akta) sekaligus dijadikannya akta sebagai bukti otentik. Dibandingkan dengan saksi hidup, bukti tertulis (akta) bisa lebih abadi. Hal itulah yang menjadi  wajhun aqwa untuk mencatatkan pernikahan dalam bentuk tulisan (akta).

Dengan demikian bahwa dalam perkawinan harus dilakukan pembaharuan antara lain perkawinan dicatat dalam dokumen resmi dan sebagai bukti telah terjadi perkawinan kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan diberikan kutipannya dalam bentuk Akta Nikah.

BAB V

PENUTUP

1.    Ringkasan

·         Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Yang kemudian bisa disebut dengan akta nikah yaitu suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berkaitan dengan perkawinan/pernikahan

·         Manfaat Pencatatan Nikah

a.       Mendapat perlindungan hukum

b.      Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.

c.        Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

d.      Terjamin keamanannya

·         Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya istisna’i (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.

·         Pembagian Istihsan:

Ø  Istihsan bil an-Nash (Istihsan berdasarkan ayat atau hadits).

Ø  Istihsan bi al-Ijma (istihsan yang didasarkan kepada ijma).

Ø  Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi (Istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi).

Ø  Istihsan bi al-maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan).

Ø  Istihsan bi al-Urf  ( Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).

Ø  Istihsan bi al-Dharurah (istihsan berdasarkan dharurah).

2.    Kesimpulan

Berdasarkan ijtihad melalui metode istihsan yang telah dilakukan oleh penulis, maka pencatatan pernikahan dipandang wajib demi tercapainya dokumen resmi dan sebagai bukti telah terjadi perkawinan kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan diberikan kutipannya dalam bentuk Akta Nikah.

اعلم بالصواب والله

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Nasution Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta-Leiden: INIS, 2002.

Jaih, Mubarok,  Modernisasi Hukum Islam, Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005.

Khalaf, Abdul Wahab, ilmu ushul al-fiiqh. Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah Cetakan VIII, 1991.

Effendi, Satria, ushul fiqh. Jakarta : kencana, 2005.

Abu Zahrah, Muhammad, Ushul Fiqh.

Saifullah, Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia, Fakultas Syariah UIN Malang, 2007.

Yusar, Muhammad, Pencatatan Perkawinan (Sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PENCATATAN%20PERKAWINAN.pdf, di akses tanggal 17 Maret 2013.

---

[1]Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2.

[2]Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), 139.

[3]M. Yusar, “Pencatatan Perkawinan” (Sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PENCATATAN %20PERKAWINAN.pdf, di akse tanggal 17 Maret 2013.

[4]Saifullah, Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia ( Fakultas Syariah UIN Malang, 2007) 14.

[5]Jaih Mubarok,  Modernisasi Hukum Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005) 70-76.

[6]Al-Syarahsi, Ushul al-Syarahsi (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid II. 1993), 200.

[7]Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-fikih (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, 1991) 79.

[8]Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Pustak Firdaus :Jakarta, 1999) 402.

[9]Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Pustak Firdaus :Jakarta, 1999) 401.

[10]Abu Ishak Al-Syatibi, al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah (Beirut : Dar al-Makrifah, jilid IV, 1975) 206-208.

[11]Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin (Mesir : Matba’ al-Sa-adah,1980) 72.

[12]Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin (Mesir : Matba’ al-Sa-adah,1980) 74.